Pemutakhiran Lokasi Objek Pajak (Bagian 1)

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sah menaikkan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (NJOP PBB-P2) rata-rata 19,54% sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2018 yang ditandatangani pada 29 Maret 2018 dan diundangkan pada 4 April 2018 serta berlaku surut sejak 1 Januari 2018. Pembayaran pajak sektor properti selama ini dinilai rendah karena data NJOP yang kerap tidak diperbarukan secara reguler.

Kenaikan NJOP disesuaikan untuk meminimalisasi kehilangan potensi PBB maupun biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan dan dapat mengerek ekstra penerimaan daerah sekitar Rp2 triliun. Ketika terjadi transaksi, penetapan pajak yang dipakai adalah angka NJOP, banyak pihak yang memiliki properti dengan harga tinggi walakin pajaknya rendah karena NJOP yang berlaku masih jauh lebih kecil dari nilai harga properti yang ada.

Kebijakan NJOP butuh disesuaikan lantaran setiap tahunnya banyak sekali kawasan bertransformasi, terutama di Jakarta. Besaran kenaikan NJOP masih proporsional jika melihat tren historikal yang justru pernah naik hingga 3 digit. NJOP disesuaikan karena jamaknya infrastruktur yang dibangun di Jakarta sehingga akses transportasi jadi lebih mudah dan harga tanah meningkat.

Di beberapa area, harga properti bahkan sudah naik dobel. NJOP properti harus bergerak linear dengan harga pasar di lapangan. Peningkatan NJOP karena adanya pertumbuhan ekonomi yang terjadi di setiap wilayah, perubahan fisik dan fungsi lingkungan lahan dan pembangunan infrastruktur seperti jalan layang, jalan kereta, tol, dan lain sebagainya.

Di lain sisi, kenaikan NJOP tidak bisa dihindari, tapi momennya terkesan kurang tepat karena pasar properti masih lesu dengan daya beli masyarakat sedang melemah. Saat ini terjadi depresiasi penjualan pasar perumahan dan deselerasi harga pasar sekunder, industri properti juga kurang bergairah karena Bank Indonesia beberapa kali menaikkan suku bunga acuan yang dibarengi dengan kenaikan suku bunga kredit. Kenaikan NJOP terasa negatif bagi aktivitas pemasaran para pengembang karena akan memicu kenaikan harga properti lebih mahal lagi dan juga memberatkan calon pembeli sehingga penjualan akan lebih sulit dilakukan.

 

 

David Cornelis

Praktisi Properti

davidcornelism@gmail.com

Tags:
Leave a Comment