Mau Utang Online, Cermati Dulu Ciri-Ciri Pinjaman Online Ilegal

  • Home
  • Bisnis
  • Mau Utang Online, Cermati Dulu Ciri-Ciri Pinjaman Online Ilegal
Cek Perusahaan Pinjol di OJK (Foto: Istimewa)

Jakarta, athome.id – Saat ini era digitalisasi terus merambah ke segala bidang. Tak hanya ke transportasi online, digitalisasi pun merambah ke pinjaman. Dahulu masyarakat jika ingin meminjam uang bisa ke Bank, pegadaian, rentenir. Salah satu kelemahan pinjam uang di Bank adalah proses dan syarat yang lama. Oleh sebab itu, hadirlah Financial technology (Fintech) yang bertujuan mempermudah masyarakat mengakses produk keuangan, transaksi dan meningkatkan literasi keuangan. Di Indonesia, perusahaan-perusahaan FinTech didominasi oleh perusahaan startup dengan jenis usaha seperti startup pembayaran, peminjaman (lending), perencanaan keuangan (personal finance), investasi ritel, pembiayaan (crowdfunding), remitansi dan riset keuangan.

Fintech lebih terkenal dengan Pinjaman Online (pinjol), meskipun tidak hanya berbentuk pinjaman. Namun belum lama ini digegerkan dengan cara penagihan yang tidak pada lazimnya. Mereka menyasar semua kontak personal yang ada di buku telepon peminjam, meneror bahkan meminta melakukan hal-hal yang memalukan konsumen. Pinjol yang meresahkan tersebut mungkin Fintech liar yang keberadaanya difasilitasi oleh google Indonesia melalui google playstore.

“Silahkan tanyakan ke google Indonesia yang memberi ruang dan memfasilitas aplikasi pinjol online liar dan meresahkan masyarakat luas. Pangkal asal mula dapat tumbuh suburnya PINJOL LIAR karena aplikasi mereka mendapat ruang dari googel playstore,” ujar Direktur Pengaturan Perizinan dan Pengawasan Fintech Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hendrikus Passagi.

Menurutnya, Pinjol seharusnya tidak dengan mudah difasilitasi oleh google Indonesia. Pasalnya, aplikasi PINJOL liar tidak akan dapat tampil dan didownload masyarakat luas dari playstore. Untuk membedakan mana Pinjol legal dan ilegal, berikut ciri-ciri Fintech lending illegal antara lain:

1. Kantor dan Pengelola tidak jelas dan sengaja disamarkan keberadaannya.
2. Syarat dan Proses pinjaman sangat mudah.
3. Menyalin seluruh data nomor telepon dan foto-foto dari Handphone calon peminjam.
4. Tingkat bunga dan denda sangat tinggi dan diakumulasi setiap hari tanpa batas.
4. Melalukan penagihan online dengan cara intimidasi dan mempermalukan para peminjam melalui seluruh nomor handphone yang sudah disalin.

Sedangkan ciri-ciri Fintech lending legal sebagai berikut:

1. Terdaftar atau berizin di OJK, dan wajib menjadi anggota asosiasi fintech yang secara khusus menaungi para penyelenggara fintech lending legal. Saat ini ada AFPI atau asosiasi fintech pendanaan bersama indonesia. Semua penyelenggara fintech lending legal wajib terdaftar sebagai anggota asosiasi.
2. Memiliki kantor dan para pengurus yang jelas, serta memiliki Visi, Misi, dan nilai-nilai perusahaan yang dipublikasikan, termasuk memiliki rangkaian standar prosedur operasi dalam rangka menjalankan praktek tatakelola perusahaan yang sehat atau Good Corporate Governance.
3. AFPI mewajibkan para anggota fintech lending legal membebankan bunga, biaya dan atau denda yang secara akumulatif maksimal hanya sampai 100% dari pokok pinjaman.
4. Penagihan pinjaman bermasalah hanya dapat ditagih maksimal sampai hari ke 90 dalam jam kerja. Sebagai contoh, pinjaman Rp. 1 juta yang macet, maksimal hanya dibayar pokok, bunga, dan denda masimal sebesar Rp.2 juta, bahkan jika pelunasan dilakukan 10 tahun kemudian. Dan database peminjam bermasalah akan dishare keseluruh anggota AFPI dan industri lain yang membutuhkan.
AFPI mewajibkan semua anggota secara aktif melakukan sosialisasi dan edukasi kepada publik mengenai potensi manfaat dan risiko penggunaan jasa fintech lending.

Salah satu ciri khas Fintech lending illegal yang berniat buruk adalah selalu berupaya menghindari pendaftaran di OJK sebab mereka memang sejak awal tidak ingin transparan bahkan berupaya menyamarkan identitas pemilik dan pengelola serta alamat kantor di Indonesia.

“Bahkan jika mereka ingin mendaftar, mereka sering mengalami kesulitan dalam kelengkapan dokumen, sebab dalam proses pendaftaran OJK selalu mengedepankan prinsip transparansi dan praktek good corporate governance atau tatakelola perusahaan yang baik,” terangnya.

Tags:
Leave a Comment