Foto: Dok. CitraGrand City Palembang

Athome.id – Pandemi Covid-19 berdampak besar pada hampir semua sektor ekonomi, tidak terkecuali pengembang perumahan. Pandemi ini menyebabkan ‘kerusakan’ tak kasat mata yang menyerang berbagai sendi kehidupan. Ada banyak yang terdampak, terutama kalangan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang kesehariannya bergantung pada pendapatan harian dan sebagian lagi pada gaji perusahaan yang terbatas. Itu pun menyisakan kebutuhan lainnya yang belum terpenuhi, seperti kebutuhan papan yang kian sulit.

Di tengah pandemi yang belum tahu kapan akan usai, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah melakukan banyak hal untuk memudahkan masyarakat memiliki rumah pertama. Di saat kondisi seperti ini, PUPR tetap menyatakan komitmennya untuk terus berusaha menyediakan hunian MBR layak huni melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan dengan penyaluran bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) seperti jalan lingkungan, penyediaan jaringan air bersih, dan tempat pembuangan sampah terpadu kepada pengembang perumahan yang membangun perumahan MBR. Hal ini diharapkan akan semakin banyak pengembang yang terdorong untuk membangun rumah MBR yang layak huni dan bisa dijangkau masyarakat.

Bantuan tersebut merupakan stimulan bagi pengembang yang fokus pada pembangunan rumah MBR dalam rangka mencapai target satu juta rumah. Dengan program ini, pemerintah hadir mewujudkan sejuta mimpi rumah pertama bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama rumah terjangkau layak huni, dan berkualitas. Menurut data dalam laman berita www.pu.go.id, PUPR telah menyalurkan bantuan PSU untuk 119.695 unit rumah bersubsidi secara nasional mulai 2015 hingga 2019. Alokasi anggaran 2019 untuk bantuan PSU sebesar Rp123 miliar untuk 13.000 unit rumah bersubsidi secara nasional dan pada 2020 telah dialokasikan dana sekitar Rp202 miliar untuk pembangunan PSU sebanyak 22.500 unit rumah.

Pada 2020, di tengah pandemi Covid-19, pemerintah menyiapkan program dalam rangka kebijakan Adaptasi Kebiasaan Baru, yaitu Program Padat Karya (PKT) berupa pelaksanakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan bantuan PSU rumah bersubsidi. Dikutip dari laman https://perumahan.pu.go.id, PUPR mengalokasikan pagu indikatif sebesar Rp7,48 triliun untuk program perumahan tahun 2021. Anggaran tersebut dimanfaatkan untuk pembangunan rumah susun (rusun) dan rumah khusus (rusus), bantuan rumah swadaya serta pembangunan PSU untuk perumahan masyarakat. Total anggaran yang diajukan mencapai Rp115,58 triliun.

Dengan dukungan anggaran tersebut, pengembang MBR dapat memanfaatkannya untuk menekan biaya pembangunan yang secara tidak langsung berpengaruh pada harga jual unit rumah. Pengembang dan konsumen saling diuntungkan. Pengembang mendapatkan dukungan pemerintah dalam penyediaan lingkungan yang baik, kualitas rumah yang terjaga, dan lainnya. Konsumen mendapatkan harga yang relatif lebih terjangkau, khususnya masyarakat MBR yang memiliki penghasilan terbatas. Namun tetap mendapatkan hunian yang jauh lebih baik dari sisi kualitas dan lingkungan. Kolaborasi ini tentunya kian memudahkan sejuta masyarakat untuk mendapatkan rumah impian pertamanya dengan lebih mudah dan cepat. Apalagi bagi mereka yang sudah sangat mendesak memiliki rumah, keluarga muda yang telah memiliki anak, misalnya, sehingga kehidupan masyarakatnya jauh menjadi lebih baik.

Melalui dukungan anggaran yang ada di PUPR, diharapkan program sejuta rumah bisa terealisasi dan dinikmati MBR. Jumlah unit yang terbangun terus bertambah dan bisa diserap konsumen. Pada akhirnya ada banyak mimpi masyarakat MBR yang terwujud untuk memiliki rumah impian pertamanya. Tanpa mengesampingkan kualitas, kenyamanan, dan lingkungan hunian, sehingga nantinya hadir generasi-generasi yang sehat dan unggul melalui anak para MBR. Semoga!

 

Penulis: Nikmatun Naafiah, S.Pd.

(Seorang Guru Swasta, tinggal di Kabupaten Bekasi)

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.