PRAXIS GELAR DISKUSI DAN PEMAPARAN SURVEI INDEPENDEN PELAYANAN PUBLIK YANG DILAKUKAN PEMERINTAH EKSEKUTIF, LEGISLATIF DAN KONTEN MEDIA

Athome.id – Memasuki tahun politik di 2024 yang diharapkan demokratis yang sehat dan terpercaya, Praxis didukung oleh Public Affairs Forum Indonesia (PAFI) mengadakan survei independen untuk melihat persepsi masyarakat terhadap pelayanan publik, kualitas pemimpin eksekutif dan legislatif, serta pola konsumsi media masyarakat pada tanggal 13-18 Maret lalu. Director of Public Affairs Praxis PR dan Wakil Ketua Umum Public Affairs Forum Indonesia (PAFI) Sofyan Herbowo mengatakan, “Latar belakang kami mengadakan survei ini adalah untuk mempelajari tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Saya percaya penemuan menarik dari survei ini dapat menjadi masukan yang membangun bagi tokoh pemerintah Indonesia, sehingga pada akhirnya ekosistem demokrasi yang lebih sehat dapat tercipta,”jelas Sofyan saat memaparkan materi #PraxiSurvey pada Senin (10/4) lalu, di  The Neighbourhood, Jakarta.

Survei yang dilakukan terhadap 1.102 responden dengan rentang usia 16 sampai 45 tahun di 12 kota besar di Indonesia menghasilkan beberapa penemuan sebagai berikut:

• 65,61 persen masyarakat belum puas dengan Layanan Pembangunan Ekonomi dari Pemerintah Eksekutif Pusat. Untuk Pemerintah Eksekutif Daerah, 65,06 persen masyarakat belum puas dengan Layanan Infrastruktur dan Layanan Publik

• Gen Z merasa penegakkan hukum eksekutif pusat masih belum memuaskan (90.80%), sementara Gen Y (67.15%) dan Gen X (49.30%) merasa bahwa pembangunan ekonomi yang paling belum memuaskan

• 47,01 persen masyarakat belum puas dengan Layanan Pembangunan Ekonomi dari Legislatif Pusat. Untuk Legislatif Daerah, 60,62 persen masyarakat belum puas dengan Layanan Penanganan Korupsi dan Tata Kelola Pemerintahan

• Kejujuran dan integritas merupakan kualitas yang dianggap masyarakat paling penting untuk dimiliki oleh tokoh pemerintah eksekutif (62,62%) dan legislatif (76,40%)

• Kualitas yang penting dimiliki untuk tokoh pemerintahan eksekutif menurut laki-laki adalah visi misi (42,36%), sementara menurut perempuan adalah etos kerja dan dedikasi (44,68%).

• Kualitas yang penting dimiliki untuk tokoh pemerintahan legislatif menurut laki-laki adalah visi misi (28,11%), sementara menurut perempuan adalah etos kerja dan dedikasi (33,88%), dan empati (33,22%).

• Hanya 36,12 persen masyarakat yang mengonsumsi konten politik secara reguler

Ketua Umum Public Affairs Forum Indonesia (PAFI) Agung Laksamana menambahkan, “Saya atas nama Public Affairs Forum Indonesia sangat mengapresiasi data-data yang disurvei oleh Praxis. Bagi kami, sebagai praktisi public affairs, tentunya sebuah langkah maju untuk melihat apa yang bisa kita antisipasi ke dalam landscape politik ke depan, apalagi dalam organisasi dan bisnis ke depan bagi para praktisi public affairs. Saya harap data ini tidak hanya digunakan untuk public affairs, tapi juga untuk kontestasi politik di tahun 2024 mendatang.”

Hasil survei juga menunjukan bahwa layanan pemerintah eksekutif dan legislatif baik di pusat maupun daerah yang belum memuaskan di atas justru merupakan layanan-layanan yang menurut masyarakat paling penting. Masyarakat menilai pelayanan publik pemerintah eksekutif dan legislatif pusat yang paling penting adalah pembangunan ekonomi dengan presentasi masing-masing 57,53 persen dan 47,01 persen. Sementara itu, 42,18 persen masyarakat juga menganggap layanan infrastruktur dan layanan publik dari pemerintah eksekutif daerah penting. Terakhir tapi tidak kalah penting, 37,75 persen masyarakat melihat bahwa layanan penanganan korupsi dari legislatif daerah penting. Hal ini memperjelas bahwa masih ada beberapa layanan publik yang masih perlu diperbaiki pemerintah. Pemerintah, media, dan masyarakat harus menjalankan peran masing-masing dengan baik agar kualitas layanan publik dapat semakin meningkat.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Dewan Pers, Paulus Tri Agung Kristanto menyatakan pentingnya independensi media, “Kalau kita bicara tentang politik jurnalisme, di manapun di seluruh dunia, dan sebagai dasar dari jurnalistik, media harus independen. Bebas dari kepentingan-kepentingan politik praktis. Karena belajar dari 10 elemen jurnalistik disebutkan nomor satu itu harus independen, nomor dua harus bertanggung jawab terhadap publik, jadi bukan terhadap pemilik, bukan terhadap pimpinan redaksinya, bukan terhadap yang lain-lain tapi terhadap publik dan publik itu beragam. Dewan Pers sudah berulang kali mengeluarkan edaran untuk mengingatkan siapa pun jurnalis yang menjadi mencalonkan diri menjadi anggota legislatif, calon kepala daerah, kemudian tim sukses, dia harus mundur dari profesi kewartawanannya untuk menjaga independensi dan berikan keterbukaan pada publik.” Berkaitan dengan hal tersebut, hasil survei Praxis menemukan 57 persen masyarakat menganggap aspek independensi perlu ditingkatkan dari konten yang dikonsumsi, dua kali lipat lebih tinggi dari aspek kecepatan sebesar 36,3 persen.